Di tengah dinamika ilmu ekonomi dan fakultas ekonomi di Indonesia bahkan dunia, Ekonomi Kerakyatan masih sebuah konsep yang terus diperdebatkan. Sebagai fakultas termuda di Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ekonomi (FE) muncul dengan mengusung gagasan Ekonomi Kerakyatan ini. Di saat sebagian besar FE dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di berbagai kampus di Indonesia mulai berubah menjadi Fakultas Ekonomi(ka) dan Bisnis atau Sekolah Ekonomi dan Bisnis, FE UNY tetap teguh pendirian dengan namanya. Hal ini hendaknya dipertahankan, dengan tetap memelihara pembelajaran ilmu ekonomi secara keseluruhan. Selama ini, ilmu ekonomi cenderung menyempit menjadi ekonomi mikro saja, sedangkan sebagian besar FE dan FEB di Indonesia mulai mengecilkan pengajaran ekonomi dan lebih menitikberatkan pada bisnisnya. Demikian diuraikan Prof. Dr. HM Dawam Rahardjo dalam Orasi Ilmiahnya di Sidang Terbuka Senat FE UNY sebagai puncak acara Dies Natalis ke-4 FE UNY, Senin (22/6) lalu di Auditorium FE UNY.

Dawam Rahardjo membawakan orasi ilmiahnya yang berjudul “Ekonomi Rakyat dan Ekonomi Kerakyatan, Genesis dan Perkembangannya” di hadapan lebih dari 200 hadirin yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan karyawan FE UNY. Selain itu, hadir pula senat fakultas, para dekan dari seluruh fakultas, beserta jajaran Rektorat UNY.

Dalam laporan tahunannya selaku Dekan FE UNY, Dr. Sugiharsono, MSi menegaskan FE UNY masih terus berkembang sebagai sebuah institusi dan organisasi. Dalam hal jumlah mahasiswa, FE UNY berusaha lebih mengefektifkan pengajaran, sehingga beberapa upaya dilakukan, di antaranya dengan menurunkan jumlah rombongan belajar dan jumlah mahasiswa per kelas. “Dalam hal kewirausahaan, mahasiswa FE UNY juga digenjot dengan program Student Company serta Praktik Kewirausahaan Mahasiswa di Laboratorium Entrepreneurship Education Center (EEC) selama 2 semester,” urainya.

Sementara itu, dalam sambutannya, Rektor UNY Prof. Dr. Rochmat Wahab menyatakan Ilmu Ekonomi sangatlah bermanfaat bagi kehidupan manusia. “Ilmu ekonomi adalah juga ilmu manusia. Yang dihadapi manusia. Oleh karena itu, harus betul-betul serius dalam menuntut ilmu ini. Sebagai fakultas termuda, semangatnya masih tinggi. Oleh karena itu, manfaatkan momentum ini untuk meningkatkan produktivitas, baik dari segi kelulusan, maupun penelitian karya ilmiah dosen dan mahasiswanya, tentu dengan tidak melupakan kualitas,” ujarnya.

Dawam Rahardjo dalam orasinya menuturkan, menutur tokoh teknokrat dan ekonom Indonesia, Sri Mulyani, ‘ekonomi rakyat’ dan ‘ekonomi kerakyatan’ bukan istilah yang dikenal dalam literatur ilmu ekonomi. “Padahal istilah ekonomi rakyat, atau yang berpredikat ‘rakyat’ sudah lama dikenal di Indonesia. Istilah ‘rakyat’ pun dipakai pada masa kemerdekaan sebagai nama dari ‘Bank Rakyat Indonesia’ pada 1933,” jelasnya.

“Istilah ‘Ekonomi Rakyat’ sebagai pelaku ekonomi, pertama kali ditulis Bung Hatta dalam artikelnya tahun 1931 di Koran “Daulat Rakyat”, salah satu organ Pendidikan Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan Hatta. Tahun 1934, Bung Hatta menulis sebuah artikel, di mana konsep ‘ekonomi rakyat’ ia lawankan dengan ekonomi kolonial kapital yang kuat modalnya,” tambahnya.

“Secara umum, dewasa ini telah berkembang dua aliran utama mengenai Ekonomi Kerakyatan. Pertama adalah aliran “membangun ekonomi kerakyatan” oleh Sarbini sebagai imperasi UU yang pelaksanaannya dilakukan Pemerintah. Kedua, adalah aliran “Ekonomi Rakyat Membangun” dari Sutan Sjahrir yang merupakan gerakan sosial-ekonomi. Aliran pertama memandang rakyat sebagai obyek, sedangkan aliran kedua cenderung memandang rakyat sebagai pelaku ekonomi,” jelas rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta ini.

“Ekonomi Rakyat dapat diredefinisikan sebagai pelaku ekonomi yang membangun perekonomian nasional atas dasar tiga prinsip kemandirian. Pertama yaitu kemandirian modal melalui koperasi simpan pinjam. Kedua adalah kemandirian teknologi melalui teknologi tepat guna hasil temuan perguruan tinggi, lembaga-lembaga penelitian, dan temuan-temuan kaum techno-preneur. Dan ketiga adalah kemandirian pasar melalui peningkatan daya beli masyarakat sebagaimana dianjurkan oleh Bung Hatta,” tutupnya.